Dalam rapat yang berlangsung di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, Bank Sampah Induk (BSI) Palangka Raya bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, membahas langkah strategis dalam pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Diskusi difokuskan pada program kerja 100 hari pertama BSI Palangka Raya, yang menitikberatkan pada penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dan optimalisasi peran bank sampah di masyarakat. Salah satu inisiatif utama dalam program ini adalah penghentian bertahap praktik open dumping di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dengan pendekatan yang lebih sistematis dan melibatkan semua pihak.

Selain itu, pembahasan juga mencakup aspek regulasi dan kebijakan. Pakar hukum memberikan wawasan mengenai landasan hukum dalam pengelolaan sampah, termasuk kebijakan insentif dan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang masih menerapkan sistem pembuangan terbuka. Sementara itu, asosiasi produsen dan bank sampah menegaskan kesiapan mereka dalam mendukung upaya pengurangan timbulan sampah dari sumbernya, sekaligus mendorong penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) secara lebih luas di masyarakat.

Sebagai langkah konkret, BSI Palangka Raya menargetkan peluncuran program kerja 100 hari pertama pada tanggal 5 Maret 2025. Program ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam mempercepat transformasi pengelolaan sampah di Palangka Raya menuju sistem yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi bagi masyarakat.